Penelitian ini bertujuan untuk menentukan akibat hukum pencantuman klausula baku dalam perjanjian dan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan dicantumkanya klausula baku oleh pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pencantuman klausula baku dalam perjanjian antara PT Asuransi Bumi Putera Muda dengan konsumennya, tidak sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian dan memuat hal- hal yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf (a), ayat (2), dan ayat (3) UUPK sehingga berakibat pada tidak sahnya perjanjian tersebut dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Perlindungan hukum bagi kosumen yang dirugikan adalah dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha sesuai dengan ketentuan 19 UUPK dan menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen sesuai Pasal 23 UUPK. Kata kunci: klausula baku; perlindungan konsumen; perjanjian.

Haji pada hakikatnya merupakan rukun Islam yang kelima dan suatu perjalanan dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Swt serta mengharapkan ridho Allah Swt. Antusiasme masyarakat sangat tinggi, yang menimbulkan banyaknya dana yang terhimpun dan berakibat pada lamanya masa keberangkatan haji hingga belasan tahun. Dana haji yang terhimpun dikelola dan dipergunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di beberapa sektor yaitu, produk perbankan, surat berharga, emas, Investasi langsung, dan investasi lainnya. Penggunaan dana haji oleh BPKH di sektor infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan penggunaan pada Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2014, untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji dan demi kemaslahatan umat Islam. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana haji dalam membiayai pembangunan infrastuktur menjadi tanggung jawab penuh BPKH apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan kerugian, BPKH bertanggungjawab secara tanggung renteng. Apabila menimbulkan atau melahirkan profit (benefit), keuntungan yang diperoleh harus dibagi dengan calon jamaah haji waiting list selaku pemilik modal, dengan sistem bagi hasil mudharabah, hal ini sebagai pelaksanaan nilai manfaat oleh BPKH. Kata kunci: bagi hasil; dana haji; haji; tanggung jawab.

Kehadiran perusahaan fintech P2P lending sebagai lembaga jasa keuangan baru membuat konsumen dapat melakukan pinjaman uang dengan mudah. Akan tetapi, keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut justru merugikan konsumen karena cara penagihan pinjaman uang yang dilakukan tidak sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan dalam perlindungan konsumen. Konsumen diintimidasi dan data-data pribadi disebarluaskan apabila tidak membayar tepat waktu. Tindakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di OJK saja, tetapi juga yang illegal. OJK dan Bareskrim Polri kesulitan untuk melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang pertama dilakukan dengan cara melihat beberapa literatur-literatur, karya ilmiah sarjana, dan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh data sekunder, serta studi lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam rangka perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan belum optimal karena regulasi hukum yang ada untuk melindungi konsumen terhadap tindakan yang dilakukan perusahaan fintech P2P lending belum cukup baik. Dibutuhkan suatu regulasi hukum dan koordinasi yang memadai diantara pihak-pihak terkait untuk melakukan penegakan hukum dalam rangka melindungi konsumen terhadap perusahaan-perusahaan fintech P2P lending yang melanggar hak-hak dari konsumen. Kata kunci: fintech; konsumen; penegakan hukum; P2P Lending.

Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS) diterbitkan sebagai bukti kepemilikan atas apartemen. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, penjualan apartemen yang belum selesai dibangun dilakukan dengan pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Masyarakat yang membeli apartemen dengan fasilitas kredit pemilikan apartemen (KPA), bagi apartemen yang belum selesai dibangun KPA dilakukan dengan memberikan PPJB sebagai jaminan. Tujuan penelitian ini ialah untuk meneliti penjaminan PPJB apartemen dalam KPA dalam sistem hukum jaminan kebendaan di Indonesia serta untuk meneliti hak bank selaku kreditur apabila terjadi kredit macet dalam pemberian KPA dengan jaminan PPJB. Metode penelitian yang digunakan ialah spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPJB apartemen tidak memenuhi syarat untuk dapat dijadikan jaminan dalam kredit pemilikan apartemen dan beresiko tinggi bagi bank. Jika terjadi kredit macet bank tidak mempunyai kekuatan yuridis untuk melakukan tindakan eksekusi. Untuk itu dibuat perjanjian buy back guarantee antara bank dengan developer. Apabila pembelian kembali tersebut tidak mencukupi untuk melunasi utang debitur, bank dapat mengeksekusi berdasarkan grosse akta pengakuan utang. Jika masih belum mencukupi, maka bank mendapat pelunasan atas seluruh kebendaan debitur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata kunci: jaminan; jual beli; kredit pemilikan apartemen; perjanjian pengikatan jual beli.

Keamanan dalam bertransaksi e-commerce masih kurang dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus terkait minimnya keamanan dalam bertransaksi e-commerce. Salah satu upaya untuk meningkatkan keamanannya adalah dengan dibentuknya LSK. Namun, LSK belum dibentuk sama sekali. Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa upaya pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan dalam mendukung kegiatan e-commerce dikaitkan dengan asas manfaat berdasarkan UU ITE di era Industri 4.0 serta perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menggunakan jasa marketplace yang memiliki sertifikat keandalan berdasarkan UU ITE. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan spesifikasi deskriptif analistis, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta teknik pegumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian adalah pembentukan LSK belum di upayakan oleh pemerintah Indonesia dikarenakan anggaran dan SDM yang belum memadai. Sedangkan apabila dilihat dari asas manfaat dalam UU ITE, pembentukan LSK akan menciptakan banyak manfaat untuk pelaku usaha dan konsumen dalam meningkatkan keamanan e-commerce di era industri 4.0. kemudian dengan adanya LSK, perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen akan lebih efektif dan efisien ketika konsumen menggunakan jasa marketplace. Kata kunci: e-commerce; industri 4.0; keamanan; LSK; sertifikasi.

Pelepasan hak atas tanah dilaksanakan dengan akta autentik yang dibuat dihadapan notaris. Pelepasan hak juga dapat terjadi pada pelaksanaan konsolidasi tanah. Konsekuensi hukum yang timbul dari adanya pelepasan hak pada konsolidasi tanah yaitu pada status hak atas tanah perserta konsolidasi, yang berubah menjadi tanah negara. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah dikaitkan dengan peran notaris berdasarkan peraturan pertanahan dan untuk mendapatkan gambaran proses konsolidasi tanah dapat mengoptimalkan fungsi tanah. Penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder dan wawancara. Analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif dengan menyimpulkan data-data yang didapatkan yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau pernyataan. Disimpulkan bahwa pelepasan hak atas tanah dalam proses konsolidasi tanah tidak menggunakan jasa notaris, tetapi dilaksanakan oleh kepala Badan Pertanahan Nasional. Hal tersebut dikarenakan pelepasan tanah dalam konsolidasi tanah tidak untuk selamanya, karena nanti tanah objek konsolidasi akan dikembalikan kepada pemiliknya lagi setelah dilakukan penataan dalam proses konsolidasi tanah. Proses konsolidasi tanah guna optimalisasi fungsi tanah diwujudkan dengan menghasilkan kawasan lingkungan perumahan atau perkotaan yang sudah tertata rapih dilengkapi dengan sarana-prasarana pendukung. Dengan begitu konsolidasi tanah ini telah sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kata kunci: konsolidasi tanah; optimalisasi fungsi tanah; pelepasan hak atas tanah.

The use of electronic transaction (E-commerce) in trading has an impact on the international community in general and Indonesian society in particular. For Indonesia, this is related to a very important legal issue which is primarily in providing protection to parties who make transactions through the internet. This departs from the reality that consumers in e-commerce always bear the risk that is greater than the business actor, presumably it is rather difficult to protect consumer rights in commercial activities of this model, because business actors tend to choose the standard contract whose substance is only determined by themselves. This is a normative study with the statute approach method. The results are basically Law on Consumer Protection (UUPK) in Indonesia has been very effective in regulating consumer rights, so if there are things that violate the law carried out by business actor, consumers can claim their rights. It’s just that in this kind of transaction the consumers are passive and surrenders to the events that happen to them considering that this transaction is very difficult for consumers to claim for their rights; Business actors must fulfill their responsibilities as regulated in Article 9 of the Law on Information and Electronic Transaction (UU ITE) concerning contractual responsibility and product liability as well as Article 17 paragraph (2) of the UU ITE concerning the principles of responsibility, namely responsibility for mistakes, responsibility for negligence and principles of responsibility without errors; and the provisions concerning the prohibition of standard contract are far from the values and objectives made. As a legal issue in the context of consumer protection regarding the court in resolving cases related to disputes in standard contract, it cannot be separated from the issue of the low public trust in the integrity of the court to settle the dispute. Keywords: Consumer Protection; Responsibility of Business Actor; Electronic transaction; E-Commerce.

Ketahanan pangan di Indonesia masih mengalami berbagai masalah khususnya di daerah Jawa Barat.Mulai dari masalah persediaan pangan dan kemampuan daya masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangan. Ketahanan pangan bertujuan sebagai akses setiap rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan untuk keperluan hidup yang sehat dengan persyaratan penerimaan pangan sesuai dengan nilai-nilai atau budaya yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi, akses, dan ketersediaan pangan. Artikel ini menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Jawa Barat sebagai pengaplikasian regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Jawa Barat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode penelitian dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier seperti peraturan perundang-undangan dan buku literature dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang digunakan pemerintah daerh dalam mewujudkan ketahanan pangan belum ada perubahan yang signifikan terhadap hasil panen bahan pangan yang diperoleh di Jawa barat walaupun sudah ditetapkanya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang tentang Kemandirian Pangan Daerah dan regulasi lainya dalam hal kebijakan pangan. Kata kunci: ketahanan pangan; pemerintah daerah; regulasi.

Pengelolaan parkir di Indonesia merupakan suatu bisnis yang menjanjikan. Dibuktikan dengan semakin banyaknya perusahaan yang menyediakan jasa layanan pengelolaan parkir berbasis teknologi. Pengelolaan parkir di Indonesia ada yang dinamakan retribusi yang merupakan pendapatan daerah dan ada yang dikelola swasta. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis segi-segi hukum atas perjanjian pengelolaan parkir di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data-data yang dikumpulkan berasal dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang dilakukan melalui studi kepustakaan untuk selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang tepat pada pengelolaan perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Tidak ada alasan pembenar bagi pengelola jasa perparkiran untuk mengalihkan tanggung jawabnya melalui klausula eksonerasi yang dinyatakan dalam perjanjiannya. Kata kunci: perjanjian penitipan barang; pengelolaan parkir; perlindungan konsumen.

Salah satu jenis kredit bank adalah kredit sindikasi sebagai alternatif pembiayaan dalam skala besar, karena pemberian kredit tidak boleh melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar bagi Bank Umum. Dalam praktek terkadang terjadi kredit bermasalah. Salah satu cara penyelesaiannya dengan pengalihan piutang melalui cessie, diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata berakibat hukum beralihnya seluruh hak dan kewajiban kreditur lama kepada kreditur baru. Pengalihan piutang, terkadang tidak diikuti pengalihan pemegang hak tanggungan melalui peralihan hak atas jaminan di BPN, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Fireworks Ventures Limited adalah pemegang piutang PT Geria Wijaya Prestige setelah membeli piutang tersebut dari PT Millenium Atlantic Securities, yang membelinya dari BPPN. Persoalannya, meski seluruh dokumen kredit sudah diterima Fireworks Ventures Limited, namun dokumen jaminan kredit berupa SHGB PT GWP dikuasai pihak lain. Penelitian secara yuridis normatif, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Semua proses pengalihan piutang tersebut sah dengan dipenuhinya syarat cessie dalam Pasal 613 KUHPerdata. Maka seluruh hak tagih PT GWP beralih dari PT MAS kepada Firework Venture Limited termasuk jaminan Hak Tanggungan yang melekat pada piutang tersebut. Walaupun 3 (tiga) SHGB atas jaminan tersebut dipegang oleh pihak lain. Perlindungan hukum bagi Fireworks Venture Limited selaku cessionaris dilakukan dengan mengajukan gugatan PMH terhadap pihak CCB dan Bank Danamon (dulu PDFCI) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata ke Pengadilan Negeri setempat, karena telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdata. Kata kunci: kredit sindikasi; jaminan hak tannggungan; pengalihan piutang.