This paper analyzes the index of syariah financial inclusion across the 33 provinces in Indonesia. As the inclusiveness of a financial system depends on various criteria, an Index for Syariah Financial Inclusion (ISFI) has been constructed using a multidimensional approach. Using the annual secondary data from Bank Indonesia and Badan Pusat Statistik for three dimensions i.e. accessibility, availability and usage of banking services, ISFI has been computed for various provinces of Indonesia in period of 2010-2015. It is found that index of syariah financial inclusive in Indonesia generally still low with average value of 0.127. The province of Bangka Belitung is the most financially inclusive province of Indonesia. Further, the relationship between financial inclusion and human development index as proxy of welfare has been investigated. The empirical results show that the index of syariah financial inclusion and human development index are positively correlated with each other. It is observed that although various measures have been implemented to increase financial inclusion, a large population of Indonesia does not have access to formal financial system yet. Thus, the promotion of syariah financial inclusion should be a policy priority in Indonesia to achieve the central goals of inclusive growth, welfare and economic development.

Penelitian ini membahas Model DeLone dan McLean untuk mengukur kesuksesan implementasi OM SPAN dan faktor-faktor yang memengaruhi kesuksesan. OM SPAN merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). OM SPAN dikembangkan dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pengguna OM SPAN sebanyak 50-an ribu yang tersebar secara nasional dari seluruh satuan kerja pemerintah pusat. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat kesuksesan implementasi OM SPAN berada pada tingkat 83% (“Sangat Sukses”). Berdasarkan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa kualitas informasi, kualitas sistem dan kualitas layanan memengaruhi kepuasan pengguna sebesar 44,1%. Selanjutnya, kepuasan pengguna memengaruhi keuntungan bersih sebesar 63,7%. Penelitian ini juga menemukan bahwa kualitas sistem berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan pengguna. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh organisasi untuk pengembangan OM SPAN pada masa depan.

The effect of public expenditure on economic also depend on the time when the particular expenditure really spend. Thus, budget expenditure’s schedule must be complied. In Indonesia there was a phenomena that public expenditures usually soar in second semester, especially on last quarter of the budget year. The aim of this research is to find out the determinant of public expenditure absorption. The result shows that budget planning, implementation of budget planning, and coordination are significant factor of public expenditure absorption. However, procurement and human resources are not significantly affect public expenditure absorption.

Bonded Logistics Center (BLC) is a solution to overcome the inefficiency of the logistics management. The main idea of ??the policy is to put the warehouse BLC hoarding exports and imports of goods in the country. Thus, the domestic industry does not need to import again when in need of raw materials, capital goods, and supporting materials. BLC scheme puts the Directorate General of Customs and Excise as a regulator, while executing in the field is a private company. Currently the BLC has been established in eleven locations throughout Indonesia. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) to determine the priority of the most strategic site selection on the basis of sustainability to set as BLC. It was concluded that the main priority that should be considered in selecting the most strategic locations for the construction of the BLC is Human Resources. Then followed a row with Service Level, Transport, Climate, Landscape, Security, Traffic and Public Facility.

Hingga saat ini sistem perjalanan dinas masih berpotensi pada penyimpangan belanja negara. Sebagaimana yang disampaikan BPK RI pada laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Perjalanan dinas fiktif, ganda dan pertanggungjawaban dokumen palsu merupakan modus penyimpangan belanja yang sering terjadi. Ketidakefektifan rancangan sistem pengendalian intern (SPI) merupakan permasalahan pokok yang berpotensi menimbulkan berbagai bentuk penyimpangan belanja perjalanan dinas. Melalui penelitian ini, penulis mengemukakan rancangan model E-Government untuk memperkuat rancangan SPI pada sistem perjalanan dinas dalam rangka mencegah penyimpangan pada belanja perjalanan dinas. Penelitian ini mempergunakan metode pengembangan sistem informasi dengan pendekatan pengembangan sistem berbasis model System Development Life Cycle (SDLC) dengan fokus pada fase analisis terhadap proses bisnis dan perancangan model E-Government secara konseptual. Adapun pada bagian akhir penulis menyajikan rancangan model E-Government terintegrasi pada sistem perjalanan dinas dengan beberapa penyesuaian proses bisnis.