Sistem bel pada SMA Unggul Sakti Jambi dilakukan masih secara manual walaupun sudah bertenaga listrik, penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem bel otomatis yang menggunakan perangkat mikrokontroler yang dilakukan dengan tahapan studi literatur, pengumpulan data, analisis sistem, pengembangan sistem dan pembuatan laporan. Penelitian ini menghasilkan aplikasi bel otomatis yang dapat memprogram jadwal bel yang telah ditentukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic 2010 Express yang dapat membantu sistem

Dalam penjualan aksesoris mobil, dapat kita manfaatkan salah satu algoritma data mining untuk menentukan tingkat kelarisan penjualan produk. Dengan kita mengetahui apa-apa saja produk yang laris, kita dapat membantu pihak toko dalam menentukan stok apa saja yang akan ditambah. Untuk mendapatkan informasi tersebut digunakan salah satu metode clustering yang ada pada data mining yaitu algoritma k-means.

The data processing systems is a very necessary way to manipulate a data into useful information. The system makes data storage, adding, changing, scheduling to reporting well integrated, so that it can help parts to exchange information and make decisions quickly. The problems faced by GKPI Pal Merah Jambi are currently still using Microsoft Office Word and in disseminating information such as worship schedules, church activities and other worship routines through paper and wall-based worship services. To print worship and report reports requires substantial operational funds, in addition to data collection and storage there are still deficiencies including recording data on the book, difficulty in processing large amounts of data and stored in only one special place that is passive. Based on the above problems, the author is interested in conducting research with the title Designing Data Processing Systems for Web-Based Churches in the GKPI Pal Merah Church in Jambi. The purpose of this study is to design and produce a data processing system for the church. Using this system can facilitate data processing in the GKPI Pal Merah Jambi Church. This study uses a waterfall development method, a method that provides a systematic and sequential approach to system needs analysis, design, implementation and unit testing, system testing and care. Applications built using the web with MySQL DBMS database, PHP programming language and Laravel.

An important aspect that requires great attention in each college is related to the lack of educational facilities and the low interest in student learning which risks the education process. Therefore the purpose of this study is to develop an interactive learning technology so that the lecturers are more creative in providing explanations of lecture material not to go monotonous and exciting. This research method is divided into four stages from ten stages of research and development to solve research problems. The final conclusion of this study is use interactive learning technology, especially SmartBoard, is easy to implement with low cost so that lectures and students can explore information more effectively and efficiently.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah kota. Manfaat terbesarnya adalah sebagai paru-paru kota,penghijauan, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan, kelestarian hingga memberikan nilai estetika bagi kota. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) diatur dalam UU No.24 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana dibutuhkan ruang sebesar 30 persen dari luas wilayah kota untuk kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini. Taman sebagai salah satu bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dinilai sangat penting karena turut memberikan pengaruh terhadap masyarakat kota. Taman-taman yang ada di Kota Jambi khususnya Taman Jomblo, Taman Perumnas dan Taman Arena Remaja pun turut memberikan pengaruh kepada masyarakat kota Jambi. Penilaian beragam diberikan masyarakat terhadap keberadaanya, sebagai sarana rekreasi, sarana olahraga dan sarana kesehatan/terapi hingga pada timbulnya aktivitas sosial dan ekonomi yang turut memberi pengaruh yang positif lewat keberadaannya sebagai taman kota. Penelitian ini merupakan penelitian deskritif dengan metode penelitian induktif kualitatif

PENGANTAR REDAKSI

DAFTAR ISI

perjanjian jual beli tanah dengan suatu akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam kepastian hukum yakni mengenai tanggung jawab PPAT dalam Pajak BPHTB adalah menyiapkan blanko pajak serta membantu wajib pajak dalam menghitung pajak. Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana Kepastian Hukum Akta jual beli tanah pada pajak Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan dalam penentuan harga transaksi dalam peralihan akta jual beli ? (2) Bagaimana dasar penentuan pajak BPHTB atas peralihan Hak atas tanah dan bangunan karena jual beli ? berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan (1) Kepastian Hukum dalam keterkaitan PPAT di dalam Pengenaan BPHTB yaitu mempunyai kepentingan yang berhubungan dengan salah satu tugasnya sebagai pejabat umum yang membantu pemerintah melakukan kegiatan pendaftaran tanah hal yang paling medasar di dalam melakukan transaksi jual beli adalah dengan pembuatan akta jual beli (AJB), dalam pelaksanaan Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), (2) Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah terutama berkaitan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan (BPHTB) diamana kewenangan pemerintah pusat melalui direktorat jendral pajak dilimpahkan kepada kabupaten/ kota.

Financial Technologi (Fintech) lahir dan berkembang sesuai tuntutan zaman dimana proses pembayaran, transfer, jual beli, hingga pembiayaan diharapkan menjadi semakin praktis, aman dan modern. Salah satu layanan fintek yang mendapatkan perhatian adalah layanan peer to peer (P2P) lending. P2P lending adalah sebuah platform teknologi yang mempertemukan secara digital peminjam yang membutuhkan modal usaha dengan pemberi pinjaman yang mengharapkan return yang kompetitif. Selama ini untuk fintech peer to peer (P2P) lending khususnya layanan pinjam meminjam secara online yang terdaftar di OJK, payung hukumnya mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 77 Tahun 2016. Berdasarkan POJK, OJK sebagai lembaga untuk mengatur, memberi izin dan mengawasi Fintech P2P Lending yang terdaftar. Sementara untuk fintech ilegal atau yang belum terdaftar di OJK, diperlukan regulasi yang lebih tinggi kedudukannya dari POJK. Merujuk data Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini sudah 803 fintech yang telah diblokir karena tak memiliki izin atau illegal. Penelitian ini mencoba untuk membahas tentang urgensi legalitas financial technologi, khususnya P2P Lending di Indonesia. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Di kemudian hari, pembahasan ini kiranya akan membuka jalan untuk memfasilitasi masyarakat Indonesia, khususnya yang mencari kepastian hukum dalam penggunaan financial technologi P2P Lending.

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Analisis bahan hukum yang digunakan mengunakan metode deskriptif, yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana mengacu pada pasal 183-189 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana). Berbeda dengan pembuktian perkara lainnya, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan yakni penyelidikan dan penyidikan.

Pencemaran lingkungan merupakan masalah bagi kita bersama yang semakin penting untuk diselesaikan, karena menyangkut keselamatan bersama, kesehatan masyarakat, dan kelangsungan kehidupan kita. Perlunya pemerintah menyediakan upaya-upaya yang dapat memberikan kesadaran terhadap masyarakat dan memastikan peraturan perundang-undang pengelolaan lingkungan yang tidak terbuka lebar ini memicu apriori masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan lingkungan oleh perusahaan publik. Instrumen Pidana dan Perdata merupakan salah satu pola Penegakkan Hukum terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan mengabdi dalam tiga sektor, yaitu: Hukum sebagai alat penertib (ordering), Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (balancing), Hukum sebagai katalisator. Dalam penegakan hukum lingkungan apabila ditinjau dari sisi perdata mencakup dari Pemerintah dan atau masyarakat, ganti rugi, tanggung jawab mutlak, pengajuan gugatan , hak masyarakat dan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan. Didalam penegakan hukum lingkungan ditinjau dari sisi pidana mencakup penyidikan, penyelidikan yang ditinjau dari sisi pidana terdapat juga ketentuan pidana yang bersifat menyeluruh.

Sepanjang perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945 yaitu “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik”. Desa sebagai unit pemerintahan terendah di Indonesia, kedudukan dan kewenangannya masih banyak menimbulkan pro dan kontra. Salah satu penyebabnya adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan yang baru juga belum memberikan ketegasan tentang tugas dan kewenangan Kepala Desa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program.