Ethics is an important element which determines the successful implementation of organizations activities and public administration actors. The importance to implement public administration ethics in the Indonesia government bureaucracy was based to the ethical problems which happened, such as corruption, collusion and nepotism. This research used qualitative method, where is primary data obtained from observations, and secondary data obtained from media and literature study. From the research that has been conducted, it is known that few of government officials in Indonesia are lack of accountability in performing their duties, authorities and responsibilities and as a result the public bureaucracy in the reform era was much highlighted by the public and got criticism. To solve this problem, besides by enforcing the laws, the government also must to cultivate and implement the public administration ethics for their bureaucratic apparatus.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Untuk mengetahui kinerja Unit Pelaksana teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan. dan disamping itu juga untuk faktor-faktor apa saja yang menghambat Unit Pelaksana teknis di Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Penyandang Cacat tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. penelitian kualitatif adalah adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pengumpulan data di lakukan dengan teknik wawancara, observasi, dekumentasi. Hasil penelitian di lapangan diperoleh Hasil wawancara Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan hasil kerja yang pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik, dimana dari hasil kerja yang selama ini dilaksanakan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan juklak (Petujuk pelaksanaan) dan juknis (petujuk tehnis) tetapi ada satu kendala yaitu sarana dan prasarana yang masih kurang dan sudah tidak memadai dipergunakan lagi. Selebih dari itu semua telah terlasana dengan baik. Evaluasi kinerja pegawai dengan indicator meliputi ; prestasi kerja, kemampuan, disiplin dan prilaku pegawai menunjukan bahwa evaluasi kerja yang selama ini dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitas Penyandang cacat Tuna Netra Provinsi Sumatera Selatan sudah dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan program KKS di Kelurahan Sekip Jaya, terdapat faktor yang menjadi penghambat yaitu kurangnya sosialisasi program KKS masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar, serta tidak tepat sasaran penerima KKS sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka dan menggunakan teknik analisa datamenurut Miles and Huberman dalam Sugiyono dengan tahapanreduksi data, penyajian data dan kesimpulan.Sedangkan untuk mengungkap permasalahan penelitian menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dan fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander & Apte dalam Fahrudin. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kelurahan SekipJaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, belum berjalan secara efektif. Seperti masih terdapat penerima bantuan yang belum terdaftar, sosialisasi hanya dilakukan kepada penerima KKS saja, dalam proses pendataan yang dilakukan pemerintah data yang digunakan adalah hasil pendataan perlindungan sosial (PPLS) tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Sehingga tidak sesuai kondisi dilapangan, perlu pemberian pengarahan dan perhatian kepada masyarakat serta melakukan validasi dan pemutakhiran data guna meminimalisir kecemburuan sosial dimasyarakat.

Judul penelitian ini adalah strategi peningkatan penerimaan pajak hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan (PAD) kota Palembang. Bertujuan untuk 1) Menentukan strategi implementasi untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Hiburan dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah Palembang, 2) Mengetahui faktor- faktor pendukung dan hambatan yang dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan pajak hiburan di kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, implementasi strategi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam peningkatan penerimaan pajak hiburan dengan: 1) Memprioritaskan intensifikasi penerimaan pajak yang belum mencapai target. . 2) Mengembangkan Pendapatan potensial yang diarahkan ke jenis objek pajak daerah baru. 3) Prioritaskan pengembangan layanan pajak infrastruktur on-line. 4) Memberikan Hadiah dan Hukuman kepada aparat, faktor kedua dan pendukung yang mempengaruhi peningkatan pajak hiburan di kota meliputi: jumlah karyawan, pemantauan penggunaan tiket hiburan, pemeriksaan pajak daerah, ketersediaan fasilitas dan kegiatan infrastruktur , potensi peningkatan objek pajak hiburan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan faktor penghambat meningkatkan pajak hiburan di kota Palembang meliputi: dukungan keuangan untuk pekerja lapangan masih rendah, struktur birokrasi yang terkadang berbelit-belit dibuat oleh pejabat, sikap mental dalam wajah pembayar pajak beragam masih lemah, pejabat setempat selingkuh, jumlah tempat hiburan yang tidak memiliki izin resmi Saran dapat diberikan, Kantor Pendapatan Daerah Palembang harus lebih berhati-hati dan bekerja lebih keras untuk menemukan wajib pajak-wajib pajak baru yang merupakan sumber pendapatan agar pajak hiburan ditingkatkan. Telah menerapkan sanksi terhadap perusahaan, sehingga masyarakat dapat diharapkan untuk mematuhi pajak yang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Kantor Pendapatan Daerah Palembang harus lebih meningkatkan pemantauan izin hiburan dan juga peningkatan kualitas personel yang memiliki loyalitas, bersih, dan sangat disiplin.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pegawai terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya Palembang”.Penelitian ini dilakukan di Kota Palembang, khususnya di wilayah Universitas Sriwijaya Palembang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuiapakah terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pegawai dengan efisiensi kerja di Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya Palembang dan untuk mengetahui Tingkat Kualitas Pegawai dan Efisiensi Kerja Pegawai Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Sriwijaya secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kuantitatif. Penafsiran terhadap hasil penelitian disesuaikan dengan pedoman pada teori yang sesuai. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan : bahwa kualitas pegawai pada fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya adalah tergolong baik. Hal itu biasa dilihat dari perolehan nilai seluruh pertanyaan sebesar 128 yang menunjukkan hasil yang baik.Tingkat efisiensi kerja pegawai pada fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya variabel efisiensi kerja pegawai berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa efisiensi kerja pegawai tergolong tinggi. Hal itu dapat terlihat dari nilai rata-rata untuk variabel efisiensi kerja (Y) sebesar 14.415 yang menunjukkan hasil yang tinggi. pengaruh kualitas pegawai terhadap efisiensi kerja pegawai fakultas kedokteran Universitas Sriwijaya. Besar hubungan antar variabel kualitas pegawai (X) dengan efisiensi kerja pegawai (Y) adalah -0,720 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Hal ini menunjukkan korelasi yang kuat antara kualitas pegawai dengan efisiensi kerja pegawai. Dari perhitungan ternyata baik dari perhitungan korelasi, koefisien determinasi dan uji t diperoleh simpulan variabel bebas memiliki pengaruh positif, searah dan signifikansi terhadap efisiensi kerja.Di dukung oleh hasil uji t yang menunjukkan ditolaknya Ho. Pengaruh arah yang positif artinya jika variabel kualitas pegawai ditingkatkan maka variabel maka efisiensi kerja pegawai pun mengalami peningkatan. Begitu juga sebaliknya jika variabel bebas tersebut mengalami penurunan, maka akan diikuti dengan penurunan pada variabel efisiensi kerja pegawai.

Tujuan penelitian adalah untuk Mendiskripsikan serta mengkaji peran pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang, Mendiskripsikan serta mengkaji kendala kendala yang dihadapi pemerintah kota palembang dalam melaksanakan program sekolah gratis di SMA Negeri 16 Lebak Murni Kota Palembang. Dalam rangka memperolehilmu,khususnya Ilmu Administrasi Publik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun tempat penelitian ini dilakukan di sekolah- sekolah yang terdapat di kota Palembang khususya di SMA Negeri 16 Lebak Murni. Penelitian ini membahas tentang efektivitas pelaksanaan sekolah gratis dikota Palembang. Hasil penelitian ini antara lain Belum efektifnya pelaksanaan Permedagri nomor 13 Tahun 2006 yang dirasakan mekanismenya berbelit. Belum efektifnya Standar Pelayanan Minimum di SMA Negeri 16 Palembang. Belum efektifnya Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di SMA Negeri 16 Palembang. Belum efektifnya pengembangan dan pembinaan berkala dari Tim Provinsi ke kabupaten/Kota serta Tim Kabupaten/Kota ke tim Manajemen Sekolah ke sekolah SMANegeri 16 Palembang. Belum efektifnya pengawasan ke SMA Negeri 16 Palembang tentang penggunaan sekolah gratis. Belum efektifnya sangsi yang tegas pada kabupaten Kota yang tidak melaksanakan MOU dana Sharing dengan Kabupaten dan belum satu formnya sekolah sekolah sehingga masih ada sekola yang menolak program sekolah gratis yang di programkan pemerintah provinsi.